Lembaga Penelitian Bereaksi Atas Pernyataan Luhut Soal Kritikan Pengamat Tanpa Fakta Akurat
JAKARTA – Lembaga riset Trust Indonesia bereaksi menghadapi pernyataan Ketua Dewan Perekonomian Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang tersebut menuding banyaknya pengamat berbicara tanpa adanya data yang digunakan akurat.
Direktur Studi Trust Indonesia Ahmad Fadhli mengatakan, pihaknya justru siap menyampaikan data statistik apabila Luhut menginginkan data yang mana merekam pendapat umum terkait kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai lembaga riset, Trust Indonesia miliki segudang data untuk memenuhi keinginan Pak Luhut. Kita justru menanti waktu Pak Luhut untuk mendengarkan kritik masyarakat juga Trust Indonesia berhadapan dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pak Luhut siapkan semata waktunya, Trust Indonesia siap meladeni permintaan Pak Luhut masalah data,” ujar Fadhli, Selasa (1/4/2025).
Mantan aktivis peserta didik ini justru memohon Luhut tiada bersikap reaksioner berhadapan dengan kritik yang digunakan dilontarkan berbagai pihak. Kritik justru sangat penting untuk membantu pemerintahan yang mana berjalan sekarang untuk menemukan komposisi kebijakan yang mana tepat lalu baik bagi publik.
“Kami justru mengawasi Pak Luhut yang mana seharusnya melakukan introspeksi. Mengapa beliau sangat reaksioner terhadap kritik yang digunakan disampaikan publik. Bukankah kritik adalah prasyarat demokrasi serta bermanfaat bagi kebijakan masyarakat yang tepat sasaran,” kata Fadhli.
Survei Trust Indonesia juga merekam ketidakpuasan lalu ketidaksetujuan para pakar terhadap beberapa isu-isu nasional. Isu yang dimaksud seperti 75,5 persen para pakar tidaklah setuju dengan Revisi UU TNI yang dimaksud menempatkan Kementerian/Lembaga dapat diisi anggota TNI aktif, 77,2 persen para pakar menilai acara Makan Bergizi Gratis (MBG) tidaklah tepat sasaran, juga 80,7 persen para pakar mengumumkan alokasi anggaran hasil efisiensi tidak ada tepat sasaran.
“Ketidakpuasan rakyat yang dimaksud juga ditunjukkan pada inisiatif unggulan seperti MBG, efisiensi anggaran, serta Revisi UU TNI. Level ketidaksetujuan serta keraguan responden yang mana tinggi menunjukkan bahwa program-program yang dimaksud ke depan harus mendapat evaluasi serta pengawasan komprehensif,” ungkap Fadhli.
