JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala tempat dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan terhadap semua kepala area terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang dijalankan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 di tempat Magelang, Jawa Tengah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu memproduksi cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, apabila instruksi ini disertai serta memang benar tidaklah ada pelanggaran hukum untuk menolak bergabung retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.
Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya kegiatan yang dimaksud tak mengikat kepala wilayah yang digunakan berada di tempat bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, lalu sanggup hanya ke depan instruksi sama sanggup diarahkan ke DPR,” kata Dedi di keterangannya yang mana disitir Hari Sabtu (22/2/2025).
Sebab, kata dia, kader PDIP di area Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, apabila itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan dan juga legitimasi PDIP.
Ketiga, beliau melanjutkan, dengan maraknya aksi massa yang digunakan ketika ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, mampu semata mengambil bagian menggerakkan massa memacu adanya perubahan, juga apabila itu terjadi sikap pemerintah ketika ini benar-benar tersudut.
“Pemerintah perlu merespons aksi PDIP ini dengan menurunkan tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, serta bukan sewenang mengambil kegiatan populis. Mendahulukan kepentingan bangsa dibandingkan dengan kepentingan janji politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala tempat lalu delegasi kepala wilayah yang mana berasal dari PDIP. Megawati memohonkan kadernya untuk tak mengambil bagian di kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati diturunkan di Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli ketika dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala area dan juga delegasi kepala tempat dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat dalam Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang digunakan sudah ada di perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan terhadap seluruh kepala area lalu delegasi kepala area PDI Perjuangan, satu kepala area lalu delegasi kepala area untuk menunda perjalanan yang tersebut akan mengikuti retreat di dalam Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang ditandatangani Megawati tersebut.
