Ekonomi

Sah! Anggaran Kementerian Keuangan Dipangkas Rp8,9 Trilyun

JAKARTA – Anggaran Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) tahun 2025 resmi dipangkas sebesar Rp8,99 triliun. Pemangkasan anggaran yang disebutkan diajukan Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani dan juga sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sri Mulyani mengungkap, bahwa pagu anggaran Kemenkeu yang dimaksud tadinya sebesar Rp53,19 triliun dipangkas Rp8,99 triliun. Dengan begitu anggaran Kemenkeu pada tahun 2025 ini berada pada bilangan Rp44,20 triliun.

“Pimpinan juga para anggota Dewan Komisi XI yang digunakan kami hormati, kami mohon persetujuan pagu anggaran Kemenkeu efisiensinya Rp8,99 triliun,” kata Menkeu pada Rapat Kerja dengan DPR di dalam Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2025).

Menkeu merinci, efisiensi anggaran diadakan pada lima program. Pertama adalah pada kebijakan fiskal yang digunakan dipotong Rp47,35 miliar dari Rp59,1 miliar, sehingga untuk kebijakan fiskal menjadi semata-mata Rp11,84 miliar.

Kemudian pengelolaan penerimaan negara diadakan efisiensi sebesar Rp716 miliar menjadi Simbol Rupiah 1,67 triliun dari pagu Mata Uang Rupiah 2,38 triliun. Proyek lainnya yang mana terkena efisiensi adalah pengelolaan belanja negara sebesar Rp37,18 miliar dari Rp45,45 miliar menjadi Rp8,27 miliar.

Efisiensi anggaran juga berlaku bagi acara pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta risiko dilaksanakan efisiensi sebesar Rp137,78 miliar. Sehingga pagu yang dimaksud semula sebesar Rp238,13 miliar saat ini menjadi Rp100,35 miliar.

Terakhir pemangkasan juga dijalankan pada kegiatan dukungan manajemen sebesar Rp8,05 triliun menjadi Rp42,21 triliun dari pagu sebesar Rp50,46 triliun.

Kendati demikian, Sri Mulyani menjamin program-program pemerintah yang mana melayani penduduk juga juga bantuan sosial tidaklah akan menjadi korban kebijakan efisiensi anggaran.

“Pelayanan masyarakat tidak ada dikorbankan, berbagai target-target bukan akan kita lakukan pengurangan. Tadi untuk belanja sosial tidaklah dikurangkan serupa sekali,” tegas Menteri Sri Mulyani.

“Jadi nanti kalau kita lihat beberapa termasuk program-program yang digunakan melayani masyarakat, bantuan sosial itu semuanya telah sangat eksplisit bukan dipengaruhi,” lanjutnya.

Related Articles

Back to top button