India Larang Pegawai eksekutif Gunakan Artificial Intelligence DeepSeek serta Asisten Percakapan GPT
LONDON – India secara resmi melarang PNS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti Chatbot GPT dan juga DeepSeek pada waktu berkerja. Langkah ini diambil untuk melindungi data sensitif pemerintah dari peluang kebocoran atau penyalahgunaan.
Keputusan ini mencerminkan kegelisahan global terhadap keamanan data pada pemanfaatan AI. Tidak belaka India, beberapa negara lain seperti Australia serta Italia juga telah lama memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek oleh sebab itu ketidakjelasan di cara jaringan yang disebutkan mengurus data pengguna.
Dalam surat edaran yang dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa pemakaian alat Teknologi AI di area komputer kemudian perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
“Telah ditetapkan bahwa perangkat Kecerdasan Buatan lalu aplikasi mobile Artificial Intelligence (seperti ChatGPT, DeepSeek, dan juga lainnya) di tempat komputer dan juga perangkat kantor mengakibatkan risiko terhadap kerahasiaan data kemudian dokumen pemerintah,” ujar penasihat Kementerian Keuangan India, disitir dari Reuters.
Larangan ini tampaknya hanya sekali berlaku untuk perangkat yang dimaksud digunakan di pekerjaan resmi di area kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan sama akan diterapkan di dalam kementerian lainnya.
Menariknya, kebijakan ini muncul dalam berada dalam kunjungan pimpinan OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global pada regulasi AI, pada mana pemerintah berupaya menyeimbangkan khasiat teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi Kecerdasan Buatan di tempat sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa proteksi data tetap saja menjadi prioritas utama bagi pemerintah di tempat era digital ini.
