JAKARTA – Istana melalui Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura mengungkapkan permohonan maaf pemerintah terkait kegaduhan yang terjadi seiring kesulitan warga di mendapatkan tabung gas LPG 3 kg . Mengingat, pada waktu ini masih berbagai keluhan rakyat yang tersebut harus mengantre panjang kemudian kelelahan, bahkan hingga menyebabkan korban.
“Izinkan saya menyampaikan suatu lantaran ini sangat penting ini sikap pemerintah kami minta maaf betul untuk publik yang mana telah begitu sulit untuk mendapatkan tabung LPG bahkan kemudian ada kemudian korban juga kemudian kelelahan juga sebagianya, kami minta maaf betul tapi kami benar-benar mendengarkan masukan-masukan dari publik begitu ya serta juga kemudian dari NGO dari pengamat dari media terus kami terima masukannya untuk perbaikan,” ujar Prita pada acara INTERUPSI “Gaduh Gas ‘Melon’, Siapa Tertuduh?” dalam iNews TV, Kamis (6/2/2025) malam.
Prita juga menekankan pentingnya koordinasi juga perbaikan tata kelola di distribusi LPG 3 kg. Meskipun, kata Prita, bahwa aspek teknis pelaksanaan kebijakan ini adalah ranah Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Nah bicara mengenai koordinasi, kembali lagi tadi padahal yang mana tadi disampaikan bahwa koordinasi mengenai perbaikan tata kelola pastinya dilakukan. Ketika bicara teknis lagi-lagi ini ranah Kementerian, kita harus pahami hal yang disebutkan terlebih dahulu,” kata Prita.
Lebih lanjut, Prita menjelaskan bahwa kesulitan biaya LPG 3 kg yang tersebut terus naik di tempat pengecer selama ini juga menjadi perhatian pemerintah. Dia mengungkapkan adanya temuan pengecer yang digunakan memasarkan LPG dengan tarif di tempat menghadapi Rp20.000, bahkan dengan tabung yang digunakan tak sesuai beratnya.
“Kami menemukan ada pengecer yang tersebut biasanya beliau membeli tabung gas LPG ia mengedarkan pada melawan Rp20 ribu juga kemudian ia membelinya dari seseorang yang dimaksud mengantarkan pakai motor. Dan kami tanyakan tahukah pangkalannya pada mana, bukan tahu. Kami tanyakan ketika kemudian jumlahnya diangkut begitu kg-nya kurang dari 3 Kg, lapor nya kemana, tahukah bukan tahu. Ujung-ujungnya kan kita akan menghadapi penduduk miskin rakyat yang tersebut rentan yang mana membutuhkan subsidi yang disebutkan yang tersebut dirugikan. Ruginya bentuknya apa? Ruginya dikurangi jumlah agregat kilogramnya akibat praktik-praktik namanya suntik-suntikan, dipindahkan gasnya pelan-pelan begitu ke pada tabung gas baru,” jelas Prita.
Prita juga menyebutkan adanya praktik oplosan LPG 3 kg yang merugikan masyarakat. “Kemudian ada juga praktik dimana kalian menemukan pribadi tukang gorengan yang tersebut menyampaikan bahwa satu tabung gas 3 kg ini biasanya bisa saja dipakai 10 hari tapi kok mendadak cuma 5 hari. Terus kemudian ketika tabung yang dimaksud digoyang-goyang gitu isinya ada airnya, ini ada praktik-praktik oplosan,” tambahnya.
Pemerintah, menurut Prita, berikrar untuk terus memperbaiki sistem distribusi LPG agar lebih lanjut terkontrol lalu tepat sasaran, teristimewa untuk warga miskin yang mana berhak menerima subsidi.
“Masyarakat itulah di area mana negara itu hadir memasukkan sistem distribusi, distribusi ini menjadi satu sistem yang dimaksud bisa saja diawasi kualitasnya sampai kemudian diterima secara tepat sasaran dengan penerima manfaat. Dan lagi-lagi warga yang digunakan tiada berhak menerima mbok ya jangan ambil itu diawasi dengan sistem ini,” tutup Prita.
