JAKARTA – pemerintahan didesak untuk membentuk kelompok pencari fakta penembakan aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaya (APMM) terhadap 5 Warga Negara Indonesia ( WNI ) di dalam Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Tanah Melayu . Akibat perkembangan ini, satu orang meninggal usai sebuah kapal yang tersebut berisi beberapa jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) diberondong tembakan oleh polisi Tanah Melayu itu.
Sementara itu, 4 lainnya masih mendapatkan penanganan medis. Merespons hal ini, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menegaskan bahwa pihaknya telah lama berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga sudah ada memperoleh akses ke Konsuleran.
“Ya, pokoknya kan kemarin Kemenlu telah ketemu kan, telah dapat memperoleh akses ke Konsuleran, sudah ada mengunjungi beberapa korban yang mana mampu atau pada kapasitas memberikan keterangan,” ujar Christina terhadap awak media di dalam Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Lebih lanjut, Christina mengungkapkan dari keterangan dari WNI korban penembakan bahwa tak ada penyerangan yang digunakan dilaksanakan oleh mereka. “Dan sejauh ini keterangan yang digunakan diberikan oleh WNI kita tersebut, memang benar tak ada penyerangan dari mereka. Jadi kan kalau dilihat dari sini, ada dua keterangan yang mana berbeda, yang dimaksud diberikan oleh pihak Malaya serta juga oleh WNI yang dimaksud ada di tempat kejadian itu.”
Dia pun menegaskan bahwa pemerintah akan mengupayakan untuk menyokong penyelidikan menyeluruh terkait persoalan hukum ini. “Nah, kita pada sikap mendorong, begitu juga Pak Menteri, Pak Menteri Karding juga mendorong, agar mampu ada penyelidikan yang mana menyeluruh, sehingga jelas, terang-benderang, apa sih yang sebenarnya terjadi.”
“Korban meninggal sudah ada diterima oleh keluarga, kemarin itu juga berdasarkan kerjasama ya, dari Kemenlu, dari Kemen P2MI juga, dan juga sejauh ini keluarga juga sudah ada ikhlas, telah menerima,” pungkasnya.
