JAKARTA – Indonesia sekarang resmi menjadi anggota penuh BRICS , kelompok kegiatan ekonomi yang tersebut terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, lalu Uni Emirat Arab. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dinilai dapat memperluas pengaruh Indonesia dalam dunia internasional.
Brasil selaku Ketua BRICS 2025 sudah pernah mengumumkan keanggotaan penuh Indonesia di organisasi tersebut, sebagaimana diambil dari situs resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Langkah strategis ini menempatkan Indonesia di aliansi global yang dimaksud menguasai sekitar 30% dari Produk Domestik Bruto dunia kemudian melibatkan lebih lanjut dari 3,5 miliar populasi global.
Keanggotaan ini diharapkan dapat menguatkan peran Indonesia di reformasi tata kelola sektor ekonomi global sekaligus membuka kesempatan baru di tempat sektor perdagangan kemudian investasi.
Direktur eLaw Institute Eko Prastowo menilai, keanggotaan Indonesia di area BRICS merupakan langkah penting yang digunakan dapat memperluas pengaruh Indonesia di tempat arena internasional.
Namun, ia juga menekankan perlunya mempercepat proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) agar Indonesia mempunyai keseimbangan di hubungan internasional.
“Keanggotaan BRICS memberikan Indonesia akses ke bursa baru dan juga prospek kerja sebanding ekonomi dengan negara berprogres lainnya. Namun, aksesi ke OECD adalah langkah strategis untuk memverifikasi Indonesia tetap saja relevan di kerja sebanding global dengan negara-negara maju,” ujar Eko Prastowo, Selasa (7/1/2025).
Menurut Eko Prastowo, sebagai anggota BRICS, Indonesia mempunyai potensi besar untuk memperluas bursa ekspor, khususnya ke negara anggota seperti Brasil, Rusia, lalu India. Selain itu, dukungan dari New Development Bank (NDB) dapat menjadi alternatif pembiayaan proyek infrastruktur yang digunakan berpotensi mempercepat konstruksi nasional.
Di sisi lain, BRICS juga menyebabkan tantangan geopolitik. Komunitas ini kerap dianggap sebagai aliansi yang dimaksud ingin menyeimbangkan dominasi negara-negara progresif seperti Amerika Serikat serta Uni Eropa.
