Setara Institute Skor Standard Demokrasi Pilpres dan juga Pemilihan Kepala Daerah 2024 Rendah
JAKARTA – Setara Institute menilai kualitas sekaligus dinamika proses menjauhi hingga pelaksanaan Pilpres lalu pemilihan kepala daerah 2024 cukup rendah. Penilaian ini berdasarkan Ukuran HAM 2024, Distraksi Hak Asasi dalam Rezim Transisi yang digunakan dikeluarkan Setara Institute.
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menuturkan rendahnya kualitas demokrasi pada waktu ini ditandai partisipasi pemilihan raya Serentak 2024 tak menyentuh 70%, sarana prasarana pemilihan umum yang tiada inklusif, hingga representasi perempuan di kursi parlemen maupun kontestasi kepala daerah.
“Hal inilah yang dimaksud menjadi alasan dalam balik menurunnya -0,1 pada skor hak turut dan juga pada pemerintahan menjadi 3,1,” kata Halili sebagaimana siaran pers yang dimaksud diterima, Selasa (10/12/2024).
Dalam tabel perbandingan skor Angka HAM periode I (2014-2019), 2023, dan juga tahun 2024 dinyatakan skor hak sipil dan juga kebijakan pemerintah sebagai berikut 3,0 (periode I), 3,0 (tahun 2023), dan juga 2,9 (tahun 2024).
Dengan menurunnya hak sipil dan juga urusan politik pada tahun 2024, Setara Insititute merekomendasikan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan konfirmasi penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan juga berpendapat oleh masyarakat, jurnalis, maupun insan akademis.
Kemudian, menjamin ruang civic tanpa intervensi. “Termasuk juga teristimewa memulihkan lingkungan urusan politik demokratis yang dimaksud patuh pada prinsip rule of law dan juga standar-standar etik demokrasi,” ujar Halili.
Diketahui, Ukuran HAM 2024 ini merupakan studi pengukuran kinerja negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) pada perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan HAM dalam Indonesia.
Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang digunakan terdapat di Kovenan Internasional Hak Sipil dan juga Politik juga Kovenan Internasional Hak Sipil juga Politik kemudian Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil dan juga kebijakan pemerintah juga 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang digunakan selanjutnya diturunkan ke di 50 sub indikator.
Penilaian dilaksanakan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7 yang dimaksud menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, dan juga pemenuhan HAM yang tersebut paling buruk. Lalu, bilangan 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang digunakan paling baik.
Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber juga expert judgment sebagai instrumen justifikasi temuan studi.
