JAKARTA – Menteri Koordinator Budang Politik lalu Keselamatan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyinggung pemberantasan praktik rasuah di area Finlandia. Menurutnya, pemberantasan korupsi pada sana menggunakan big data untuk mendeteksi pola korupsi. Hal yang dimaksud dapat diterapkan pada Indonesia.
Hal yang dimaksud disampaikan BG ketika memberikan sambutan di Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 pada Gedung Merah Putih KPK, Hari Senin (9/12/2024).
“Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang dimaksud sudah terbukti mampu di area di melakukan pemberantasan korupsi,” kata BG.
“Sebagai contoh di tempat Finlandia, menggunakan big data analytics di dalam di melakukan deteksi pola korupsi yang tersebut kerap digunakan, sehingga dapat dijalankan policy review untuk menghentikan celah-celah tersebut,” sambungnya.
BG melanjutkan, pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan lewat perubahan digital pada reformasi birokrasi.
“Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk mengurangi lalu memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, kemudian akuntabilitas pada penyelenggaraan pelayanan publik,” tuturnya.
BG menambahkan, penerapan e-budgeting juga dijalankan di pengelolaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD secara digital. Dengan begitu, pengawasan lebih lanjut mudah. “Pengawasan penyelenggaraan anggaran akan lebih banyak mudah lalu menghurangi peluang terjadinya manipulasi,” ucapnya.
