SEMARANG – Melalui inisiatif Sengkuyung, otoritas Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berhasil menagih tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) senilai Rp95 miliar cuma di waktu sebulan, tepatnya pada Oktober 2024.
Program Sengkuyung merupakan upaya yang tersebut dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Jawa Tengah untuk menekan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Rencana yang dimaksud disosialisasikan mulai September 2024, sedangkan pelaksananya dilaksanakan pada Oktober 2024.
Melalui acara tersebut, Pemprov Jateng melakukan penagihan melalui surat tagihan untuk pemilik objek pajak, yang diberikan melalui pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa.
Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan, pada pencabutan pajak kendaraan bermotor ini, juga ada sinergitas antara Bappenda, kemudian Dirlantas Polda Jateng, dan juga Jasa Raharja.
“Ini merupakan satu kesatuan, sinerginya untuk menghadirkan rakyat agar mematuhi pembayaran pajak kendaraan bermotor,” kata Nana usai menerima audiensi Bappenda, Dirlantas Polda Jateng, serta Jasa Raharja di tempat ruang kerjanya pada Awal Minggu (2/12/2024).
Atas pembaharuan acara Sengkuyung ini, Nana Sudajana mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Korlantas Polri juga PT Jasa Raharja yang mana merupakan pembina Samsat pusat.
Dengan diterimanya penghargaan ini, Nana memohonkan agar pelaksanaan kegiatan Sengkuyung semakin baik. Sebab, semakin tingginya kesadaran warga untuk membayar pajak kendaraan, akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan kemudian kesejahteraan rakyat Jateng.
Kepala Bappenda Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso menuturkan, Samsat pusat menilai kegiatan Sengkuyung dapat berjalan dengan baik. Inisiatif ini belum ada sebelumnya di dalam provinsi lain, sehingga rencananya akan direplikasi dalam tingkat nasional.
