JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka akan segera mempunyai 46 menteri di tempat kabinetnya. Hal yang dimaksud mengacu pada dokumen tentang 13 Komisi di dalam DPR RI Periode 2024-2029 beserta mitra kerjanya.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengoreksi jikalau jumlah agregat kementerian Prabowo-Gibran nantinya sebanyak itu. “Jumlah kemudian bidang kementerian sebanyak itu cenderung tak efektif lalu membebani, tak cuma beban anggaran tetapi juga beban birokrasi,” kata Dedi terhadap SINDOnews, Hari Minggu (13/10/2024).
Karena, kata Dedi, setiap menteri dipastikan akan terkait dengan menteri lainnya meskipun di satu persoalan. Dia menambahkan, semakin rumit di tata kelola komunikasi apabila menteri yang mengisi sikap berbeda kepentingan politik.
“Saling sandera kebijakan akan menguat, ini menjadi persoalan baru pada pemerintahan Prabowo mendatang,” tuturnya.
Dia berpendapat, justru yang tersebut diperlukan adalah menteri diringkas lebih banyak sedikit. Dia menyarankan diperbanyak kantor dinas tingkat provinsi. Jika masih pada wilayah pusat, menurut dia, yang tersebut diperlukan tambahan lembaga atau badan, sementara kendali menteri tetap memperlihatkan satu.
“Kabinet yang tersebut obesitas akan potensial dijadikan turnamen balas jasa pilpres, semua pihak ingin disenangkan oleh Prabowo, ini akan menghambat pembangunan lalu efektivitas kerja pemerintah ke depan,” imbuhnya.
Dia memberikan contoh Kementerian Koordinator Area Pembangunan Individu serta Kebudayaan (Kemenko PMK) juga Kemenko Sektor Kemasyarakatan merupakan pemborosan posisi. “Dua bidang ini semestinya cukup dipimpin satu menteri,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara ihwal kabar Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk sebanyak 46 kementerian. Diketahui, jumlah agregat itu terlihat dari jumlah agregat mitra DPR periode 2024-2029.
